BPJS Konvensional dan Syariah, Solusi BPJS Haram?

BeritaMuslim.com – Kabar yang akhir akhir ini banyak menjadi sorotan media salah satunya adalah kabar mengenai salah satu program yang dicanangkan pemerintah dalam bentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang dinilai haram oleh fatwa Majlis Ulama Indonesia (MUI). Hal tersebut berdasarkan keputusan ijtima (kesepakatan) ulama komisi fatwa se-Indonesia yang digelar di Tegal pada bulan Juni lalu.

Beberapa Poin Pendukung Pernyataan BPJS Haram

Keputusan MUI terkait diharamkannya BPJS tersebut dijelaskan berdasarkan beberapa poin penting terkait keadaan BPJS beserta konsep konsep penyelenggaraannya. Poin yang pertama adalah BPJS tidak mencerminkan konsep yang ideal tentang jaminan sosial dalam kehidupan Islam. Hal tersebut dipicu dari adanya dugaan (atau kenyataan?) bahwa dalam konsep pelaksanaan program BPJS ada pihak yang dirugikan oleh sistem akad yang digunakan, tak lain dan tak bukan mereka adalah pihak peserta.

Poin yang kedua yang membuat pihak MUI menjatuhkan fatwa harap terhadap BPJS adalah adanya peraturan bahwa karyawan dari suatu perusahaan yang menjadi peserta program BPJS yang telah menunggak pembayaran iuran wajib hingga lebih dari tiga bulan berturut turut akan diputus. Hal ini tentu saja sangat merugikan pihak peserta, jika ternyata selama lebih dari tiga bulan tersebut gajinya selalu dipotong oleh perusahaan namun tidak dibayarkan untuk BPJS.

Poin yang ketiga adalah salah satu poin yang paling jelas yang membuat bahwa BPJS adalah suatu hal yang haram. Poin tersebut adalah adanya bunga atau kegiatan riba yang terjadi dalam penyelenggaraan program BPJS. Hal tersebut dibuktikan dengan kenyataan bahwa adanya bunga sebesar dua persen yang dibebankan kepada peserta apabila mereka terlambat atau menunggak pembayaran iuran bulanan BPJS.

Poin berikutnya yang membuat BPJS dinyatakan haram adalah adanya dugaan bahwa BPJS mengandung unsur gharar serta maisir. Secara umum, Gharar dapat diartikan sebagai keadaan dimana sesuatu hal, baik barang atau jasa, dinyatakan bahwa tidak memiliki kejelasan dalam hal kualitas maupun kuantitas, sehingga produk barang atau jasa tersebut bisa saja menipu.

Sedangkan maisir adalah adanya kemungkinan bahwa suatu produk dinilai dapat menguntungkan pihak pihak tertentu tanpa harus melakukan upaya kerja keras. Oleh karena itu, agar tetap layak digunakan, pemerintah diminta untuk membentuk program BPJS Konvensional dan Syariah. (Dilansir dari berbagai sumber)